Sunday, 10 March 2013 23:44

SBY Ingin Ambil Kewenangan Penyusunan Caleg

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Selasa, 12 Februari 2013

INILAH.COM, Jakarta - Salah satu persoalan krusial yang dihadapi partai saat ini adalah penyusunan calon anggota legislatif (caleg). Nama-nama caleg yang lolos akan ditentukan oleh ketua umum masing-masing partai politik seperti dalam aturan perundang-undangan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Daulay menilai, langkah SBY untuk mengambilalih peran dan kewenangan Partai Demokrat termasuk salah satunya untuk masalah nama-nama caleg. Selain untuk upaya penyelematan Partai Demokrat.

"SBY merasa penting untuk menyelamatkan Partai Demokrat melalui berbagai langkah. Pertama, melalui apa yang disebut pembersihan partai dan peningkatan integritas kader. Kedua, hal pertama itu tentu terkait dengan pencalegan. Pengambilalihan itu otomatis mengambilalih kewenangan untuk menyusun para caleg Demokrat," jelas Saleh kepada INILAH.COM, Selasa di Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini juga menilai, langkah pembersihan termasuk dalam perekrutan caleg-caleg. Dia menilai, ada kekhawatiran SBY jika nama-nama caleg ini yang menentukan Anas Urbaningrum. Sehingga perlu untuk diambil alih SBY.

"Proses pencalegan sendiri sangat terkait dengan upaya pembersihan partai. Bisa saja SBY akan membersihkan partai itu dari caleg-caleg yang dinilainya tidak bersih," kata Saleh.

Dalam aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), daftar caleg sementara (DCS) harus sudah diserahkan paling lambat April 2013. Untuk daftar caleg tetap (DCT), maksimal Agustus 2013. Daftar caleg ini harus melalui persetujuan ketua umum dan sekjen dari partai politik. [yeh]

Sumber: http://m.inilah.com/read/detail/1957257/sby-ingin-ambil-kewenangan-penyusunan-caleg

Read 1665 times
Saleh Daulay

Rumah online Anggota DPR-RI Fraksi PAN. Fight for Justice and Humanity.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak

Gedung DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Nusantara I, Lantai 19, Senayan Jakarta.

Email: i[email protected]

DPR Links