Thursday, 28 March 2013 01:54

SBY Didesak Segera KLB

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Minggu, 3 Maret 2013

INILAH.COM, Jakarta - Belum jelasnya pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, membuat kerugian mendalam bagi Partai Demokrat.

Selain tidak adanya nakhoda baru menggantikan Anas Urbaningrum, Demokrat juga akan mengalami kucilan dari masyarakat. Mengingat, hingga kini Susilo Bambang Yudhoyono masih memegang kendali penuh di Demokrat. Juga di sisi lain, masih menjadi presiden RI.

Kerja berlipat ini diyakini tidak akan bisa maksimal, terutama untuk fokus mengurusi negara.

"Bagaimanapun, rangkap jabatan sebagai ketua wantim, 'ketua umum' partai, dan presiden, akan sangat berat untuk dijalankan," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Daulay kepada INILAH.COM, Minggu (3/3/2013).

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menjelaskan, dengan tugas-tugas berat tersebut, SBY harusnya bisa segera melepas kendalinya dari Demokrat.
"PD sebaiknya segera melaksanakan KLB," kata Saleh.

Menurut Saleh, KLB penting bagi Partai Demokrat. Pemilu yang sudah memasuki tahapan pendaftaran caleg, harus menjadi fokus partai. Tidak lagi berkutat pada persoalan internal.

"Proses pencalegan sedang berlangsung. Dalam proses ini, ketua umum partai definitif sangat diperlukan terutama untuk kelengkapan administratif yang dibutuhkan oleh KPU," jelas Saleh.

Selain itu, hal terpenting adalah SBY bisa kembali fokus pada persoalan negara. Tidak lantas harus disibukkan dengan pertikaian politik yang harusnya bisa diatasi oleh kader lain di Demokrat.

"Nakhoda baru diperlukan agar jalannya roda organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, dengan mendapatkan nakhoda baru, SBY bisa kembali fokus memimpin KIB II," terang Saleh. [gus]

Sumber: inilah.com

Read 1720 times
Saleh Daulay

Rumah online Anggota DPR-RI Fraksi PAN. Fight for Justice and Humanity.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak

Gedung DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Nusantara I, Lantai 19, Senayan Jakarta.

Email: i[email protected]

DPR Links