Thursday, 28 March 2013 01:59

Pidato SBY Tuding Elit Goyang Pemerintahan, Dinilai Berlebihan

Written by 
Rate this item
(0 votes)

04 Maret 2013

KBRN, Jakarta : Pengamat  menyayangkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding sekelompok elite politik hendak berniat mengganggu pemerintahannya dengan menggunakan isu gonjang-ganjing di tubuh internal Partai Demokrat.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Partaonan Daulay, menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak etis menyampaikan pidato politiknya yang menuding pihak tertentu yang hendak menggoyang pemerintahannya, terlebih saat ini kondisi politik nasional di Indonesia relatif stabil.

"Saya kira sebagai seorang presiden, semestinya  SBY tidak menyampaikan statement seperti itu apalagi kita belum pada emergency,” kata Saleh Partaonan Daulay, dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Senin (4/3/2013).

Pidato yang disampaikan oleh kepala negara kemarin sebelum bertolak ke Jerman, justru membuat masyarakat resah dan takut. Padahal, Saleh melanjutkan, kegaduhan politik justru dilakukan oleh kader dan internal Partai Demorkat, khususnya pasca pengunduran Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.

Adapun terkait dengan sejumlah tokoh yang bertandang di rumah Anas dan kemudian dituding sebagai lawan politik SBY, menurutnya terlalu berlebihan, karena menurutnya wajar apabila kerabat dan kolega Anas Urbaningrum seperti aktivitis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI),  bertandang dan memberikan dukungan moril kepada Anas.

Ia meyakini siapun oknum, tidak akan berani melakukan makar untuk menggoyang Pemerintahan SBY-Boediono.

“Terlalu beresiko apabila melakukan gonjang-ganjing. Siapun orangnya termasuk saya, tentu akan menjaga pemerintahan,” katanya.  (Sgd/WDA)

Sumber: rri.co.id

Read 1361 times
Saleh Daulay

Rumah online Anggota DPR-RI Fraksi PAN. Fight for Justice and Humanity.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak

Gedung DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Nusantara I, Lantai 19, Senayan Jakarta.

Email: i[email protected]

DPR Links