Friday, 26 April 2013 23:59

Pemuda Muhammadiyah: DPR harus evaluasi Kemdikbud Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Pemuda Muhammadiyah: DPR harus evaluasi Kemdikbud Foto: www.antarafoto.com

Jumat, 26 April 2013

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan Komisi X DPR harus mengevaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terkait permasalahan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013.

"Rapat kerja Komisi X dan Mendikbud Mohammad Nuh, Jumat, diharapkan dapat meminta pertanggungjawaban Mendikbud terkait kacaunya pelaksanaan UN minggu lalu," kata Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Jumat.

Saleh mengatakan aspirasi dan kegelisahan masyarakat selama penyelenggaraan UN tahun ini harus disuarakan oleh DPR. Banyak sudah pertanyaan yang dialamatkan kepada Mendikbud belum terjawab dengan baik.

"Kalau DPR tidak mempersoalkan, itu sama artinya dengan membiarkan carut-marut tersebut terjadi. Dengan fungsi pengawasan yang dimiliki, sudah sepatutnya DPR mengusut tuntas kasus tersebut," tuturnya.

Masih menurut Saleh, selama ini, Mendikbud cenderung menyalahkan perusahaan pemenang tender percetakan soal keterlambatan pengadaan naskah soal UN di 11 provinsi.

Sementara itu, kesalahan dari sisi Kemdikbud tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik. Hal itu perlu digali lebih mendalam oleh DPR.

"Kalau ternyata Mendikbud merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan UN, DPR tidak perlu segan-segan mengusulkan agar Mendikbud diganti," katanya.

Menurut Saleh, wacana penggantian Mendikbud sudah beredar luas di publik. Bila DPR yang mengusulkan tentu akan lebih tepat dan memiliki kekuatan politik.

"Selain itu, hal lain yang perlu dipertanyakan dan dievaluasi oleh DPR adalah tentang perlu tidaknya UN dilaksanakan. Sejauh ini, UN masih dianggap sebagai suatu momok yang menakutkan," katanya.

Padahal, hasil pelaksanaan UN selama ini belum terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

"Kalau perlu DPR mengusulkan agar UN dihapuskan. Sebagai gantinya, ke depan, masing-masing sekolah yang telah diakreditasi, berhak untuk melaksanakan ujian akhir secara mandiri," ujarnya.

Dia menilai para guru lebih tepat menentukan siapa yang berhak lulus dan siapa yang tidak karena mereka adalah yang paling banyak berinteraksi dengan para siswa. Karena itu, guru jugalah yang mengetahui kelebihan dan kekurangan anak didiknya.

Sumber: antaranews.com

Read 1343 times Last modified on Saturday, 27 April 2013 00:11
Saleh Daulay

Rumah online Anggota DPR-RI Fraksi PAN. Fight for Justice and Humanity.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak

Gedung DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Nusantara I, Lantai 19, Senayan Jakarta.

Email: i[email protected]

DPR Links