Monday, 21 October 2013 11:56

Pejabat Strategis Disuap Asing, Sangat Berbahaya

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Rabu, 14 Agustus 2013 , 12:17 wib

Jakarta, Penangkapan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan energi nasional.

"Ini momentum untuk evaluasi. Penangkapan itu sekaligus menandakan bahwa pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik KKN. Selain itu, pengelolaan energi nasional juga sarat dengan kepentingan asing. Kalau pejabat setingkat kepala SKK Migas dengan posisi strategis, mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P Daulay menjawab Suara Merdeka, Rabu (14/8) siang.

Menurut dia, logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana?". Dengan adanya kejadian ini, maka Presiden SBY sebaiknya segera membubarkan SKK Migas. Pasalnya, pendirian SKK migas ini pun dari awal sudah menimbulkan tanda tanya dan misteri.

Pascakekalahan pemerintah dalam judicial review UU Migas tempo hari, pemerintah kelihatannya sangat terburu-buru membentuk SKK Migas.

"Padahal, SKK Migas ini hanyalah wujud dan bentuk lain dari BP Migas yang terlikuidasi sebagai akibat dihapuskannya UU Migas. Kalau BP Migas dinilai sudah tidak perlu, mengapa pemerintah membentuk SKK Migas lagi? Dan anehnya, hampir semua pejabat BP Migas dimutasi menjadi pejabat SKK Migas," kata Saleh.

Berkenaan dengan itu, KPK diminta untuk segera mengusut tuntas semua pihak yang selama ini bermain-main di SKK Migas. Karena strategisnya lembaga SKK Migas ini, dapat diduga banyak pihak yang juga ikut bermain. Tidak hanya pemain dalam negeri, tetapi juga pihak asing.

sumber : suaramerdeka

Read 1078 times Last modified on Monday, 21 October 2013 12:09
Saleh Daulay

Rumah online Anggota DPR-RI Fraksi PAN. Fight for Justice and Humanity.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak

Gedung DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Nusantara I, Lantai 19, Senayan Jakarta.

Email: i[email protected]

DPR Links