Monday, 21 October 2013 12:53

SBY diminta bubarkan SKK Migas karena sarat korupsi

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Rabu, 14 Agustus 2013 12:57:43 WIB

Jakarta, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap tangan oleh KPK di rumahnya semalam karena diduga telah menerima suap. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membubarkan SKK Migas.

Saleh mengatakan, penangkapan Rudi hendaknya dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan energi nasional. Penangkapan itu, kata dia, sekaligus menandakan bahwa pengelolaan energi nasional masih sarat dengan praktik KKN.

"Kalau pejabat setingkat kepala SKK Migas mau disuap oleh asing, itu tentu sangat berbahaya. Apalagi, ini tertangkap tangan langsung. Logika awam akan mengatakan, ini baru yang tertangkap tangan, yang tidak tertangkap bagaimana?" kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Rabu (14/8). Muhammadiyah adalah salah satu penggugat di balik pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, Presiden SBY sebaiknya segera membubarkan SKK Migas. Sebab ia menilai, pendirian SKK migas sejak awal sudah menimbulkan tanda tanya dan misteri.

"Pasca-kekalahan pemerintah dalam judicial review UU Migas tempo hari, pemerintah kelihatannya sangat terburu-buru membentuk SKK Migas. Padahal, SKK Migas ini hanyalah wujud dan bentuk lain dari BP Migas yang terlikuidasi sebagai akibat dihapuskannya UU Migas," kata dia.

"Kalau BP Migas dinilai sudah tidak perlu, mengapa pemerintah membentuk SKK Migas lagi? Dan anehnya, hampir semua pejabat BP Migas dimutasi menjadi pejabat SKK Migas," imbuhnya.

Berkenaan dengan itu, Saleh juga berharap KPK dapat mengusut tuntas semua pihak yang selama ini bermain di SKK Migas. Karena strategisnya lembaga SKK Migas ini, dapat diduga banyak pihak yang juga ikut bermain. Tidak hanya pemain dalam negeri, tetapi juga pihak asing.

"Kalau betul ada pihak asing, KPK harus segera menangkap dan memprosesnya. Bila terbukti memberi suap, perusahaan-perusahaan asing itu sudah semestinya diusir dari Indonesia. Mereka tidak pantas untuk mencari makan di Indonesia dengan cara-cara tidak terhormat," pungkas dia.

sumber : merdeka.com

Read 1183 times
Saleh Daulay

Rumah online Anggota DPR-RI Fraksi PAN. Fight for Justice and Humanity.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak

Gedung DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Nusantara I, Lantai 19, Senayan Jakarta.

Email: i[email protected]

DPR Links