Monday, 16 February 2015 13:49

Aneh Presiden Jokowi Ragukan Data Kemiskinan

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Ilustrasi: jpnn.com Ilustrasi: jpnn.com

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang meragukan data kemiskinan sebagai hal yang aneh dan menyisakan sejumlah pertanyaan.

"Kalau betul data kemiskinan yang ada diragukan, lalu apa dasar pemerintah dalam menentukan target sasaran pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beberapa waktu lalu?,” kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (15/2).

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai bahwa pernyataan Presiden tersebut berarti sama saja dengan meragukan data yang ada pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, pernyataan Presiden tersebut juga bisa menimbulkan pertanyaan mengenai target sasaran program bantuan kemiskinan pada 2015 yang anggarannya telah disepakati bersama DPR.

"Pernyataan itu secara tidak langsung juga mengakui adanya kesimpangsiuran definisi dan indikator kemiskinan yang dilakukan kementerian/lembaga pemerintah. Kalau pemerintah tidak tahu siapa saja yang miskin, lalu bagaimana nanti mendistribusikan bantuan kemiskinan yang telah diprogramkan pemerintah?" tanyanya.

Selain itu, Saleh juga mempertanyakan apabila Presiden meragukan, maka apakah data tersebut tetap akan dipakai sebagai landasan penyaluran dana bantuan kemiskinan.

"Karena itu, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan ulang sebelum mendistribusikan bantuan kemiskinan tersebut. Dengan begitu, Presiden dan masyarakat bisa yakin betul bahwa distribusi bantuan tersebut tidak salah sasaran," tuturnya.

Saleh mengatakan pendataan merupakan salah satu kunci penting dalam kesuksesan program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut.

"Kalau tidak punya data, bisa jadi orang akan meragukan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pernyataan presiden itu pernyataan serius yang perlu ditindaklanjuti," katanya.

Bila hal itu tidak dilakukan, Saleh khawatir anggaran yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR menjadi tidak bermanfaat. Untuk program KKS saja pemerintah mengalokasikan anggatan Rp9,3 triliun, belum untuk KIS dan KIP.

"Program yang dibutuhkan rakyat tersebut bisa jadi kurang bermakna karena masalah data ini," ujarnya.**

Sumber: aktual.co

Read 806 times Last modified on Monday, 16 February 2015 13:58
Saleh Daulay

Rumah online Anggota DPR-RI Fraksi PAN. Fight for Justice and Humanity.

Add comment


Security code
Refresh

Kontak

Gedung DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Nusantara I, Lantai 19, Senayan Jakarta.

Email: i[email protected]

DPR Links